SBY: Urusan Kabupaten, Aksi di Istana

Edityawarman/ Presidensby.info Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

1

PayakumbuhCheater News - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, warga yang memiliki permasalahan terkait ketenagakerjaan di daerah, tak melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Hal itu dikatakan Presiden ketika membuka Temu Konsultasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan LKS Daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/4/2011).

<a href='http://ads3.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?n=a3126491&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://ads3.kompasads.com/new/www/delivery/avw.php?zoneid=951&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3126491' border='0' alt='' /></a>

 "Saya sering mendapat unjuk rasa di depan Istana (Merdeka). Kadang-kadang urusan kabupaten dibawa ke sini. Andai kata LKS Tripartit itu sudah terbentuk di semua kabupaten, pasti lebih sedikit yang unjuk rasa di depan Istana. Ya, semua pejabat negara harus berbagi dalam tanggung jawab, kewajiban, dan komitmen. Tidak adil urusan kabupaten yang mestinya selesai di kabupaten, malah tiga hari unjuk rasa di sini (Jakarta)," kata Presiden di hadapan anggota LKS Tripartit Nasional dan Daerah.
Turut hadir pada peresmian tersebut para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, pimpinan Komisi IX DPR RI, 10 gubernur, dan lainnya.
LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan. Anggota LKS Tripartit berasal dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lembaga ini bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden, gubenur, serta walikota atau bupati dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap, LKS Tripartit dapat menciptakan dan memelihara hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyaksikan penandatanganan Dokumen Pakta Lapangan Kerja Indonesia. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Global Job Pact yang diadopsi oleh Konferensi Ketenagakerjaan Internasional pada Juni 2009. Hal ini diinisiasi oleh berbagai negara dalam mengantisipasi krisis global untuk menciptakan lapangan kerja baru.