Wakil Sekjen DPP PKS, Fahri Hamzah, menilai komunikasi politik di antara parpol di Setgab Koalisi, lebih penting dilakukan sebelum berbicara soal kontrak ulang koalisi. Namun jika akhirnya harus ada kontrak baru, semestinya semua parpol diajak komunikasi.
"Sampai saat ini belum ada komunikasi, makanya harus dibuka dulu negosiasinya baru bicara kontrak politik," kata Fahri di sela-sela kunjungan Komisi III ke Kejaksaan Tinggi Bali, di Denpasar, Rabu (13/04/2011).
Dengan begitu, semua parpol tidak bisa tiba-tiba disuruh menanadatangani kontrak baru, tanpa lebih dahulu ada komunikasi dan negosiasi. "Kalau seperti itu, ujug-ujug disuruh teken, jelas tidak benar," ucap mantan aktivis KAMMI tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Sekertariat Gabungan Syarif Hasan, mengatakan revisi kontrak koalisi telah disiapkan yang merupakan hasil evaluasi terhadap partai pendukung koalisi. Revisi kontrak dimaksud untuk memperkuat koalisi bukan hanya di tingkat eksekutif namun juga di parlemen.
Meski usulan revisi kontrak koalisi telah digulirkan Partai Demokrat, namun menurut Fahri, sejatinya tidak diperlukan. Hal itu diperkuat dengan pernyataan SBY yang telah menekankan, jika kontrak baru itu tidak diperlukan.
Fahri mempertanyakan logika yang dibangun terkait usulan kontrak baru itu yang dinilai janggal. Pasalnya, partai politik pendukung koalisi, sama sekali tidak diberi ruang untuk melakukan negosiasi.
"Saya kira tidak perlulah ada kontrak baru koalisi,” tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Isi Komentar Anda pada opsi Google/Blogger Untuk Anda yang memiliki Akun Google/Blogger.
Silakan Isi Komentar Dengan Baik Dan Bijak.