Liputan6.com, Jakarta: Perumusan draf revisi kontrak  koalisi telah selesai dan siap ditandatangani oleh anggota koalisi  dalam waktu dekat. Tapi hingga draf tersebut selesai disusun, proses  perumusannya tidak melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua  DPP PKS Fahri Hamzah mengakui belum adanya persetujuan partainya  menyangkut draf rancangan kontrak koalisi yang baru. Menurut Fachri,  perubahan kontrak politik baru perlu dibahas secara mendalam oleh PKS  serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam draf revisi ini, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie  tak lagi menjabat Ketua Harian Setgab karena jabatan itu dipegang  secara bergiliran. Aburizal nantinya akan menjabat sebagai wakil ketua  dengan ketua sekretariat gabungan tetap Presiden Yudhoyono.
Selain  itu terdapat juga sejumlah usulan antara lain tiap keputusan harus  dipatuhi parpol koalisi yang diikuti pemberian sanksi bagi yang  melanggar. Koalisi harus terwujud baik di eksekutif dan legislatif  mengikat seluruh anggota dan tidak menyerang satu sama lain.(JUM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Isi Komentar Anda pada opsi Google/Blogger Untuk Anda yang memiliki Akun Google/Blogger.
Silakan Isi Komentar Dengan Baik Dan Bijak.